Syafruddin Adi
Mataram NTB - Kapolda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto, Sabtu (22/7/2023), menerima penghargaan atas komitmennya dalam memastikan dan mendorong percepatan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak.
Penghargaan tersebut diserahkan pada acara "Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum", yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Arman A. Syarifuddin, S.I.K., Ahad (23/7/2023), dalam siaran persnya secara tertulis yang dikeluarkan Bidang Humas Polda NTB mengatakan penghargaan kepada Kapolda NTB itu, atas dua hal utama yang menjadi fokus perhatiannya.
"Pertama, Kapolda NTB berhasil memastikan dan mendorong percepatan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kasus-kasus yang menjadi viral di wilayah hukum Polda NTB dan berhasil terungkap. Kedua, Kapolda NTB menunjukkan perhatian khusus terhadap penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, " ungkapnya dalam rilis tersebut.
Kabid Humas menuturkan jika Kapolda NTB merasa terhormat, atas penghargaan yang diberikan dan berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polda NTB.
"Bapak Kapolda berharap penghargaan itu, dijadikan motivasi bagi segenap personel Polda NTB dan polres jajaran, untuk terus berinovasi dalam melanjutkan program-program perlindungan anak di wilayah hukum Polda NTB, maupun seluruh wilayah Indonesia, " katanya.
Untuk diketahui, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, atas upaya perlindungan yang telah dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia.
"Kami menekankan pentingnya sinergi dan pengintegrasian program perlindungan anak antarbadan daerah, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, " katanya.
Dari pantauan media, acara penganugerahan itu dihadiri berbagai pejabat penting, termasuk Menteri PPPA, Gubernur dari beberapa provinsi, Ketua Harian Kompolnas dan Kapolda dari beberapa wilayah, termasuk Kapolda NTB.(Adb)
