Syafruddin Adi
Mataram NTB - Event Internasional Motocross Grand Prix (MXGP) Samota yang diselenggarakan di Sirkuit Roket Samota Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah usai. Sebagian besar masyarakat menyatakan event balapan tersebut sukses terselenggara, dan bahkan pihak internasional pun menganggap Indonesia dan NTB selaku tempat penyelenggaraan telah sukses mengadakan event yang dihadiri oleh tidak kurang dari 53 ribu penonton tersebut.
Namun tidak demikian dengan beberapa oknum DPRD Provinsi NTB yang beralamat kantor di Jalan Udayana, Kota Mataram. Bahkan diantara mereka berusaha menyebar isu miring terkait penyelenggaraan MXGP, seperti isu menggunakan APBD bahkan isu yang tragis menganggap pemerintah NTB memaksakan para ASN nya untuk menonton event tersebut.
Memandang perlu meluruskan isu miring tersebut, Detik.com menggelar Diskusi Publik yang menghadirkan Narasumber orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan MXGP tersebut, yang diselenggarakan di Sultan Food Restoran Jalan Bungkarno Mataram, Sabtu (02/07).
Mereka Adalah, Komandan Lapangan MXGP Ir. Ridwansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Natsir, Komando Pengamanan MXGP Kapolda NTB yang diwakili Kasubbid Penmas Bid Humas Polda NTB Kompol Putu Suarbawa, SH., M.I.Kom, serta pakar Ekonomi Universitas Mataram Dr. Firmansyah.
Dimoderatori Pimred Detik.com Ibrahim dengan mengangkat tema "Suksesnya MXGP Mendunia, dan Bangkitnya Ekonomi NTB", diskusi tersebut dihadiri sekitar 150 orang dari perwakilan berbagai kalangan, baik mahasiswa, LSM, serta organisasi lainnya.
Ridwansya, selaku komandan Lapangan MXGP yang juga Kepala PUPR Provinsi NTB sebagai salah satu narasumber memaparkan bahwa penyelenggaraan Even MXGP telah sukses terselenggara.
Ia menyebutkan ada tiga ukuran yang dilihat sebagai tolak ukur keberhasilan balap motor cross tersebut.
Pertama, Sukses Penyelenggaraan. Kita sepakat bahwa event tersebut terselenggara dengan baik karena sejauh ini belum ada komplin apapun dari pihak penyelenggara ataupun peserta.
Lalu yang kedua, Sukses secara ekonomi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa berapa banyak orang yang dapat menikmati dampak dari acara ini, baik dari pemilik akomodasi, maupun UMKM lainnya serta masyarakat umum yang menarik hasil dari kegiatan ini baik dari persiapan hingga puncak berlangsungnya balapan.
Yang terakhir, Promosi Wisata. Ini pun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini dengan kita sebut Samota saja orang sudah tidak asing lagi. Banyak orang baik nasional maupun internasional yang mungkin baru tau Sumbawa saat event ini. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa event MXGP tersebut sebagai ajang promosi daerah.
"Ketiga indikator inilah yang menurut kami event tersebut sukses terselenggara, "jelas Pria yang juga salah satu wakil Ketua di KONI NTB.
Ridwan juga Menilai bahwa apa yang dicetuskan Gubernur NTB terkait berbagai event internasional yang diselenggarakan di NTB termasuk MXGP Samota adalah implementasi dari pola berfikir yang tidak biasa. Tetapi pola ini dilakukan oleh Gubernur dengan tujuan untuk membangkitkan kembali secara cepat roda ekonomi di NTB pasca pandemi covid-19 selama kurang lebih 2 tahun.
"Menurut kita ini sangat tidak normal kita berfikir untuk dapat menyelenggarakan sebuah event internasional dengan persyaratan yang mungkin tidak dapat kita siapkan begitu saja. Akan tetapi kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh Gubernur untuk dapat Membangkitkan Ekonomi daerah, "jelasnya.
Terkait isu miring tentang penyelenggaraan MXGP, pria asal Mbojo tersebut tegas menjawab bahwa tidak ada sepeserpun dana APBD yang diperuntukan dalam penyelenggaraan event ini.
Ia juga menjawab singkat terkait ASN di provinsi yang isunya dipaksakan meramaikan, dengan tegas menjawab tidak. Lanjutnya kenapa banyak ASN yang ke Sumbawa saat penyelenggaraan event ini, itu semata-mata menjalani tugasnya agar bagaimana masyarakat bisa menarik manfaat dari event ini, sehingga instansi terkait tentu harus berkomunikasi dengan Pemda setempat ataupun penyelenggara.
Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi menjawab senada dengan yang disampaikan Komandan Lapangan bahwa tidak ada dana APBD yang dialokasikan ke MXGP.
"Karena itu foksi saya di DPR, saya pastikan bahwa MXGP Samota tidak menggunakan APBD NTB, "tegasnya.
Ia pun mengklim bahwa multi player efek dari event balapan ini cukup besar. Namun karena anggarannya tidak bersumber dari APBD NTB maka kami di DPR tidak mempunyai tugas mengawal keuangan tersebut.
Soal ASN yang bolak balik dari Mataram - Sumbawa menurut Mori itu karena menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah yang ditugaskan oleh gubernur untuk mengawal jalannya event.
"Meskipun acara ini swasta, tetapi kehadiran pejabat negara dari berbagai tugas yang dijalaninya juga harus memastikan bahwa event ini harus berguna untuk masyarakat sehingga perlu melihat secara langsung. Dengan demikian ASN dari lembaga terkait harus mempersiapkan atas kedatangan pejabat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, "jelas Mori.
"Dan sampai saat ini DPRD provinsi NTB belum ada menerima aduan atau laporan apapun dari masyarakat atau lembaga terkait zmXGP, "tambahnya.
Sementara itu Selaku penanggung jawab ASN daerah NTB, Kepala BKD NTB Muhammad Natsir memaparkan bahwa tidak ada selembar kertas apapun yang ditandatangani oleh Gubernur ataupun Sekda NTB terkait Keharusan ASN yang menonton MXGP.
Lanjutnya, mungkin ini menjadi masif terlihat tatkala berbagai ASN dari bermacam-macam instansi pemerintah yang kerap bolak balik Sumbawa - Mataram. Ini dilakukan karena menjalankan tugan pada instansinya masing-masing.
Oleh karena tujuan event ini mendongkrak ekonomi masyarakat maka, seluruh instansi harus bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat memetik hasil dari event ini.
"Nah tentu mengurus ini tidak satu dua kali atau oleh satu perwakilan instansi saja, tetapi seluruh bagian yang berkaitan diinsta si tersebut harus bisa mempersiapkan untuk dapat memfasilitasi masyarakat agar dapat terjun untuk hadir didalamnya, "tegasnya
"Karena event ini bertujuan untuk membangkitkan kembali ekonomi, dengan Dana yang besar dikeluarkan pemerintah pusat, maka hasilnya harus dapat dirasakan masyarakat secara luas. Oleh karenanya perlu di fasilitasi oleh instansi atau lembaga terkait, "tutupnya.(Adb)
